Rabu, 16 Juni 2010

Keserasian Antara Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dengan
Hukum Nasional (Sebuah Perspektif)
Oleh: Joko Widodo



Hak Asasi Manusia
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani yang baik maka mereka dapat memiliki kebebasan untuk memutusi dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukanya.
Selama ini, hak asasi manusia, yang sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan natural rights, human rights dan fundamental rights, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan grond rechten, mensen rechten, rechten van den mens. Menjadi bahan debat international yang tidak ada hentinya pada istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut menunjuk pada titik beratnya pengakuan adanya hak manusia. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat lebih lanjut hak sasi manusia “bergandengan tangan” dengan kwajiban asasi dan tanggung jawab asasi (A.Masyhur Efendi, : 11 )
Hak – hak asasi atau hak-hak asasi manusia – atau sebenarnya tepatnya harus dirujuk dengan istilah “hak-hak manusia (human rights) --- adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui sebagai hak-hak asasi manusia—yang di Indonesia juga dikenal dengan akronimnya ‘HAM’—ini adalah sebuah konsep yang punya riwayat lama tentang hak-hak manusia (dalam kedudukanya sebagai warga negara ) dihadapan kekuasaan negara dan para penjabatnya.
Sesungguhnya Hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak dan penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia paling mendasar. Komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal hak-hak asasi Manusia oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Hal ini menujukan bahwa Hak asasi manusia adalah sebenarnya bukan hal yang lama bagi bangsa Indonesia tapi pada zaman dulu kala sebelum Indonesia merdeka mereka sudah menerapkan prilaku yang intinya adalah tidak suka terhadap perbuatan yang membawa dampak negatif terhadap orang lain seperti penganiayaan, pembunuhan, penindasan dan lain sebagainya yang sekarang ini disebut sebagai pelanggaran HAM.
Sejalan dengan pancasila sebagai dasar negara megandung pemikiran bahwa manusia dicitakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah.(penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM :39)
Dengan demikian, negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati ,membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jika diketahui bersama bahwa HAM adalah sebenarnya masalah kita bersama umat manusia. Thomas paine mengatakan HAM adalah hak yang dimiliki seseorang karena keberadaanya. Diantara hak-hak jenis ini, tercakup segala hak intelektual, atau hak berfikir dan juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanannya sendiri dan kebahagiaanya sendiri asalkan tidak merugikan hak-hak asasi orang lain.(A. Masyhur Efendi )
Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan ideology pancasila. Dalam hal ini untuk memasyarakatkan nilai-nilai pancasila itu (seperti , misalnya, melalui penataran-penataran, matapelajaran di sekolah-sekolah) agaknya perlu ditingkatkan agar pancasila itu benar-benar bermakna dan mewujud nyata dalam kehidupan bangsa , tidak sekedar menjadi ungkapan kosong dan berulang-ulang. Karena hal itu merupakan urgen terhadap pengamalan niai-nilai pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa dari separatisme dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya, terdapat tiga pandangan atau falsafah yang berpengaruh atau memberi corak khas terhadap teori atau faham HAM, ialah falsafah liberalistic, kolektivistik dan integralistik. Untuk bangsa Indonesia, pancasila adalah merupakan pandangan hidup, memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara individu dengan lingkunganya, antara duniawi dan ukhrowi.(Men Rukmini, 2003: 52)
Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang atau harmonis itu sifatnya tidak bersifat netral melainkan dijiwai nilai-nilai kelima sila dari pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jika dilihat tiga falsafah tersebut bahwa pancasila sejalan dengan falsafah integralistik , yang mana telah dilukiskan oleh Soediman Kartohadiprodjo yang dikutip oleh Men rukmini yaitu: Pancasila berjiwa kekeluargaan dan gotong royong tidak berpangkal pada individu yang dilahirkan bebas dan medeka , melainkan pada kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan”.
Jika diketahui bahwa HAM dari sejarah perkembanganya bermula dari kawasan Eropa. Kemunculanya dimulai dengan lahirnya Magna Charta yan membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum namun tidak terikat. Dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya magna charta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan/kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahanya dihadapkan perlemen. Sekalipun kekuasaan raja masih dominan dalam hal pembuatan undang-undang, Magna Charta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa terhadap hukum (A. Ubaedilah, et-al, 2006 : 252)
Di samping itu, bahkan sebelum lahirnya Magna charta di dunia Barat, di dunia Islam sudah dikenal tentang pengaturan hak-hak asasi manusia yang mana, telah dimulai pada tahun 622 Masehi dengan dikeluarkanya “Piagam Madinah” atau Konstitusi
Madinah. (Yasir, 2008 : 73) yang diantaranya berisi; persaudaraan sesama muslim, sesama non muslim, menjamin kebebasan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh angota masyarakat bekwajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar.( A. Ubaedilah, et-al, 2006 :27)
Perkembangan selanjutnya dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditandatanganinya ‘petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Kalau pada tahun 1215 raja berhadaban dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut Raja berhadapan dengan Parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (the Housee of commons) kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi. Sementara itu pejuangan yang lebih nyata dari hak-hak asasi manusia ialah dengan ditandatanganinya Bill of Rights oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari Glorius Revolution, bukan saja karena peristiwa itu merupakan kemenangan parlemen atas raja, akan tetapi ditandai pula terutama oleh rentetan pristiwa pergolakan yang menyertai perjuangan Bill of Rights itu sendiri yang berlangsung tak kurang dari enam puluh tahun lamanya.(Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrohim,1988 : 308)
Perkembangan hak asasi manusia itupun tidak lepas pengaruh dari para sarjana seperti Montesqueu yang dikenal dalam teorinya yaitu Trias Politika yang artinya teori tentang system politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga komponen yaitu kekuasaan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif.
Barangkali, kajian ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena HAM merupakan hal yang mendapat perhatian yang sangat signifikan baik tingkat nasional maupun internasional. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana relevansinya instrumen HAM Internasional dengan hukum nasional

Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
Sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif menggemburkan hak asasi manusai (HAM) baik melalui penetapan peraturan perundangan maupun aktif mengikuti kegiatan konferensi internasional tentang HAM dunia. Salah satu peran aktif Indonesia yang penting, setelah diterimanya Universal Declaration of human Rights oleh negara – negara yang tergabung dalam PBB pada tahun 1948, adalah diselenggarakan nya konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataaan sikap negra-negara Asia –Afrika dalam memperjuangkan hak-hak negara –negara tersebut.
Pada dasawarsa tahun 1980-an,di dunia ketiga terutama di Asia dan Afrika telah muncul berbagai deklarasi HAM versi mereka sendiri seperti hak atas perdamaian (right to peace) dan hak atas pembangunan (right to deveopment). Hak itu dituangkan dalam beberapa deklarasi seperti Declaration on the Rihgt of Peoples to peace tahun 1986. Hal inipun masih banyak warga masyarakat yang masih beranggapan bahwa HAM itu merupakan poduk pemikiran dari negara-negara barat, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanan hak-hak asasi manusia.
Negara – negara Asia – Afrika termasuk Indonesia masih kental dengan hukum Adatnya sebab merupakan warisan tradisi yang masih kuat berakar dalam ketentuan-ketentuan hukum adat dan kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu HAM tidak mungkin dilihat dari kacamata kebudayaan Barat atau khususnya orang Amerika Serikat atau budaya Eropah barat saja, tetapi perlu dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing baik yang menyangkut nilai-nilai etnis , atau agama. Namun demikian terdapat beberapa pinsip hukum universal, yang sangat penting yakni bahwa semua kebudayaan mengakui hak atas kehidupan dan penghidupan serta martabat kemanusiaan yang harus dihormati.
Pada tahun 1966. Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Convenant on Economic, Soial and cultural Right) serta pejanjian tentang hak-hak sipil dan politik (Convenant on Civil and Political Right) Perjanjian tentang hak-hak ekonomi , social dan budaya mulai berlaku bulan Januari 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik pada waktu itu belum mencapai ratifikasi yang ke-35. Indonesia pun belum meratifikasi perjajian tersebut. Pada tahun 1935 Covenant on Social and Economic Right telah diratifikasi oleh sebanyak 118 negara, dan Covenant on Civil and Poliical Right telah diratifikasi oleh sebanyak 115 negara antara lain Australia, Denmark, Ekuador, Jerman,Inggris,filipina(satu-satunya negara anggota ASEAN), Rumania,Uni Soviet, dan Yugoslavia.
Negara-negara yang belum meratifikasi kedua perjanjian tersebut antara lain Bangladesh, Papua Niugini, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang pada umumnya merasa keberatan untuk setiap tahun menghadapi pemantuan Komisi Hak Asasi tentang pelaksanaan Hak Asasi di negara masing - masing. (CFG.Sunaryati Hartono,1994: 5)
Sebenarnya ratifikasi instrumen (kovenan atau konvensi) Internasional dapat memperkuat dan memperkaya perangkat hukum pada tingkat nasional ke arah jaminan-jaminan hak yang lebih baik. Ratifikasi dapat merupakan pelengkap dari proses pembangunan hukum Nasional, bahkan merupakan jalan pintas yang dapat memperkaya khasanah hukum nasional, sebab dengan ratifikasi atau aksesi suatu instrumen internasionala akan mempunyai kekuatan mengikat dan dapa dipaksa dan berlakunya sebagaimana hukum nasional. Keperluan meratifikasi makin kuat jika terdapat kesenjangan yang besar antara perangkat pada tingkat nasional dibandingkan dengan tingkat internasional. (N. Hassan Wirajuda,1994:3)
Bukan berati, bagi Indonesia, tidak mau meratifikasi kovenan- kovenan HAM tersebut adalah tidak mau menjalankan atau menjunjung tinggi HAM tetapi tetap berusaha dan konsisten untuk bagaimana menjalankan dan menjunjung tinggi HAM itu sendiri walaupun dengan demikian di Indonesia telah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dan UU RI N0.39 Tahun 1999 tentang HAM, hal ini menunjukan bahwa Indonesia telah sepakat untk menjunjung tinggi HAM yang telah digariskan dalam UUD 1945 dan sesuai dengan peraturan Hukum Internasional.
Keperluan meratifikasi makin kuat jika terdapat kesenjangan yang besar antara perangkat pada tingkat nasional dibandingka dengan tingkat Internasional. Pada pihak lain , jika muatan ketentuan-ketentuan hukum nasional sudah memadahi menurut standar internasional maka secara tehnis dan substantif makin cukup alasan untuk meratifikasi , bagai contoh, mengenai konvensi pelarangan penyiksaan (torture), pelapor Khusus PBB mengenai masalah penyiksaan , Prof.P. kooijmans, dalam laporan hasil kujunganya ke Indonesia pada tahun 1991 menyimpulkan bahwa “basic human rights, including the right to physical and mentalintegrity, are guaranteed by the Indonesian state philosophy and legislation”. Pertimbangan lainya adalah apakah perlu mendahulukan ratifikasi baru melakukan harmonisasi , ataukah melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan internasional dengan perundang-undangan nasional dulu baru meratifikasi , disamping pertimbangan beban kewajiban pelaporan dan sebagainya.



Daftar Pustaka
1. A.Masyhur Efendi,Debat Internasional , Satu Langkah Straregik Mensejajarkan Aspek Tanggung Jawab Dalam Kerangka Hak – Hak Asasi Manusia (pendekatan dari segi hokum)
2. N. Hassan Wirajuda,MasalahRatifikasi Internasional Hak asasi Manusia : Skala Priorias Bagi Indonsia, Makalah, 3 Oktober 1994:3)
3. CFG.Sunaryati Hartono,Harmonisasi Instrumen hokum Hak-Hak Asasi Manusia Internasional Dengan Hukum Nasional(makalah disampaikan dalam lokakarya Nasional Hak asasi Manusia (HAM) tanggal 24 Oktober 1994 di Jakarta )
4. Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrohim,Pengantar Hokum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarat 1988
5. A. Ubaedilah, et-al,Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, 2006 :27)
6. Men Rukmini,Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam hokum Pada Peradilan Pidana Indonsia,PT Alumni, Bandung, 2003
7. Penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM

Hukum Dalam Masyarakat Sebagai Perangkat sikap tindak

by. Joko Widodo

Kita hidup di muka bumi ini, dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan kehendak bersama yaitu karena adanya kaidah atau hukum yang mengaturnya. Adanya hukum sebab adanya masyarakat ( Ibi ius ubi society ). Karena sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga berhasrat untuk hidup bermasyarakat.

Aristoteles seorang pemikir bangsaYunani menyatakan bahwa manusia adalah “ zoon politication” yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena itu manusia yang berinteraksi antara sesamanya disebut makhluk social.

Hidup di masyarakat tidak hanya membentuk sebuah kelompok-kelompok social , tetapi juga membentuk tatanan yang dapat dijadikan sebuah kaidah, yang mempunyai elemen penting didalam kedudukanya. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara bergaul atau bercampur dengan sesamanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagaimana manusia. Dalam hidup bermasyarakat yang paling esensial ialah dapat melakukan kerja sama yang baik untuk membawa kesejahtraan atau keuntungan yang besar yaitu bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan, yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai kepentingan – kepentingan masing-masing. Dan masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kontak yang erat: kontak yang saling menjauhkan, ialah apabila kepentingan – kepentingan itu saling bertumbukan, atau mungkin berkotradeksi antara satu dengan yang yang lainya. Mudah difahami orang hidup di masyarakat, di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya –bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Usaha untuk melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan itu dapat di capai, karena sebelumnya itu telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang. Peraturan-peraturan ini mengaharuskan ( ought to ) orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan dapat diperkembangkan. Peraturan-peraturan itu biasa disebut kaidah-kaidah atau dengan perkataan asing berasal dari Yunani, norma-norma.( J. Van. Kan dan J.H. beekhuis, 1990: 7 )

Petunjuk – petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan serta kesusilaan, dan lain-lain. Dengan demikian di masyarakat tidak hanya terdapat satu macam norma untuk menertibkan masyarakat yang sedemikian itu tetapi masyarakat kita penuh dengan berbagai macam norma sehingga akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan.

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa menjadi kongkret. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala social yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum.

Sebagai gejala social, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentinganya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti anasir hukum baru dianggap ada apabila sesuatu tingkah laku seseorang sedikit banyaknya menyimpang atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain. Demikian juga perkembangan social yang menyebabkan perubahan dari masa ke masa, sebelum orang mengenal Undang-undang, hukum tentu saja identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Ketika Undang-undang sedemikian diagungkan keberadaan dan kemampuanya, muncul paradigma yang mengidentikan hukum dengan Undang-undang, dan sebagainya ( Joko Widodo, 2006 : 7 )

Kita mengenal hukum sebagai suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain suatu rumpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa. Peraturan – peraturan itu diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, peraturan hukum menjamin suatu kepentingan tertentu bagi setiap orang yang bersangkutan yang karena terikat kepada suatu peraturan hukum bersama. Melihat dari salah satu tugas hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Ahmad Ali,bahwa: “ Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkina yang bisa disediakan oleh masyarkatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya” (1996: 68)

Dalam konsep ini nampaknya perlu diketahui hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat, bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “ Rule of law” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan hasil suatu perkembangan tersendiri yakni ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat. Maka dengan demikian kita harus membicarakan hukum dengan struktur masyarakatnya pada suatu waktu tertentu bermanfaat besar untuk menjelaskan mengapa hukum itu menjadi seperti yang kita kenal.

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Chainur Arrasjid “hukum” adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan.Oleh karena itu pertama-tama, hukum iu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan (Chainur Arrasjid,2000 ) Jadi hukum merupakan petunjuk tingkah laku manusia yang diarahkan dalam ide-ide kehendak yang diciptakan masyarakat agar tercapai keserasian antara keteriban dengan ketentraman.

Hukum Sebagai Perangkat sikap tindak

Berbicara mengenai hukum, maka perlu pembahasan mengenai pengertian-pengertian hukum. Hukum dalam literature berbahasa Inggris seperti law, laws, a law, the law dan legal sebab bagaimanapun dewasa ini literature berbahasa Inggris di bidang hukum telah menyisihkan penggunaan literature berbahasa Belanda dalam dunia pustaka hukum di kalangan pendidikan hukum, termasuk kalangan pendidikan tinggi hukum Indonesia. Dari berbagai litearatur dan kamus dapat diketahui perbedaan arti dari istilah-istilah tersebut anatara lain dalam buku: Jurisprudensi karya L.B. Curzon yang dikutib oleh Achmad Ali,1996 ) yaitu:

a. Perkataaan “ a law” kata ini digunakan pada umumnya untuk menunjukan suatu peraturan khusus ataupun undang-undang lainya. Sebagai contoh: The Theft Act 1978 adalah Undang-undang dalam arti a law yang berhubungan dengan perbuatan curang

b. Perkataan “the law” pada umumnya digunakan untuk menunjukan pada”the law of land” ( hukum tanah), yaitu tubuh dari undang-undang, pearturan-peraturan lain, putusan-putusan pengadilan, dan lain-lain,plus asas-asas hukum, plus filsafat umum tentang masyarakat di dalam hubunganya dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai contoh penggunaanya yaitu: di bawah penggunaan hukum di negeri ini dia tak dapat dihukum “ semua orang sama di muka hukum” ( Under the law of this land he ought not to be punished”. All men are equal before the law)

c. Perkataan laws digunakan tanpa suatu “article” ( kata depan) adalah juga digunakan sebagai suatu abstrak, isilah konsepual di dalam konteks yang menunjukan flsafat hukum. Contoh : Hukum adalah ekpspessi dari keinginan rakyat ( law is the expression of people’s will)

d. Perkataan “ laws” pada umumnya digunakan untuk menunjukan undang-undang dan peraturan-peraturan sejenis serta aturan-aturan. Sebagai contoh the laws relating to bankruptcy include the bankruptcy act, 1974, the insolvency Act 1976.. ( pearturan-peraturan yang berkaitan dengan kepailitan termasuk peraturan kepailitan 1974, peraturan tentang keadaan palit 1976..)

e. Beberapa bahasa kontinetal menggunakan kata-kata yang berbeda untuk “law” dan “ a law “. Contohnya: jus, lex, recht, gesetz, droit, loi, driritto, legge. Arti kata-kata ini berkisar pada arti hukum dan keadilan.

f. Perkataan istilah “droit” lebih menimbulkan keraguan daripada istilah Inggris: “law”. Dalam arti yang luas dan obyektif, le droit berarti aturan-aturan hukum secara total dan juga sering menjumpai istilah droit objectif ( atau hukum alam) sebagai lawan dari aturan-aturan hukum positif yang khusus.

g. Sebagai tambahan lagi, penggunaan –penggunaan ini terdapat arti yang murni subyektif, jadi le droit d’auteur” berarti hak seseorang penulis, maka harus berhati-hati dalam menerjemahkan setiap ungkapan perkataan yang terdapat pada kata-kata droit

h. Kata ‘ law” kemungkinan besar dari kata “ lagu “ dalam bahsa Inggris kuno, yang juga berasal dari kata “lag” berati sesuatau yang pasti

i. Kata sifat “ legal” merupakan akar-akar yang langsung dari Bahasa Latin “ Legalis” yang didasarkan pada kata lex berati hukum. Legal juga sering diartikan: menurut undang-undang.

j. Lex, dari Bahasa latin, berati hukum. Lex juga digunakan untuk istilah-istilah tertentu seperti: Lex commisoria: syarat batal suatu perjanjian jika salah satu pihak tidak memeuhi prestasinya, maka dipandang batal demi hukum. Lex fori: Hukum yang berlaku adalah hukum di tempat gugatan dimasukan dan diterima.

k. Jure berati menurut hukum. Contohnya: Jure humano berati menurut hukum manusia.

l. Juris juga berati hukum. Presumptio Juris: dengan hukum

m. Jus atau Ius, juga berati hukum,tetapi sering juga berati hak. Contohnya: jus avocandi: hak untuk memanggil kembali(1996:19-20 )

Berdasarkan pengertian- pengertian istilah hokum yang dipaparkan diatas tersebut dapat diambil kesimpulan yakni bahwa kata-kata hokum mempunyai beberapa istilah yang dapat diketahui iantaranya yaitu; a law, the law, laws. Droit, lex maupun recht. Yang kesemuanya itu artinya adalah hokum dalam bahasa yang kita ketahui bersama. Jika dikaitkan bahwa hokum sebagai perangkat sikap tindak. Maka dapat dijelaskan apa pengertian perangkat itu. Perangkat adalah rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain dan melekat pada kesatuan yang utuh. Oleh karena itu hokum sebagai perangkat adalah salah satu yang melekat artinya perangkat dapat berjalan seimbang untuk menghasilkan suatu sikap dan tatanan yang baik dalam rangka menciptakan atau menghasilkn suatu perilaku individu yang membawa kemanfaatan bersama, sehingga sikap dan tindak apa yang ada dapat diharapkan sesuai cita-cita hokum atau tujuan hokum.

Dalam masyarakat tatanan hokum tidak dapat dipisahkan antara manusia dan hokum karena disitu ada hokum disitu ada masyarakat (ibi ius ibi soseity). Masyarakatlah yang membuat tatana bersama yang disepakati untuk dijadikan sebagai hokum selain apa yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini hokum Negara yang mana disebut hokum positf (Ius constitutum).

Daftar Pustaka

1. Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Fisolofis dan Sosiologis, Candra Pratama,1996 )

2. (Chainur Rasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

3. Joko Widodo, Perjudian Menurut Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 1974, Tesis 2006, Tidak diterbitkan)

4. J. Van. Kan dan J.H. beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum,Balai Aksara, Jakarta, 1990.