Rabu, 16 Juni 2010

Hukum Dalam Masyarakat Sebagai Perangkat sikap tindak

by. Joko Widodo

Kita hidup di muka bumi ini, dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan kehendak bersama yaitu karena adanya kaidah atau hukum yang mengaturnya. Adanya hukum sebab adanya masyarakat ( Ibi ius ubi society ). Karena sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga berhasrat untuk hidup bermasyarakat.

Aristoteles seorang pemikir bangsaYunani menyatakan bahwa manusia adalah “ zoon politication” yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena itu manusia yang berinteraksi antara sesamanya disebut makhluk social.

Hidup di masyarakat tidak hanya membentuk sebuah kelompok-kelompok social , tetapi juga membentuk tatanan yang dapat dijadikan sebuah kaidah, yang mempunyai elemen penting didalam kedudukanya. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara bergaul atau bercampur dengan sesamanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagaimana manusia. Dalam hidup bermasyarakat yang paling esensial ialah dapat melakukan kerja sama yang baik untuk membawa kesejahtraan atau keuntungan yang besar yaitu bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan, yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai kepentingan – kepentingan masing-masing. Dan masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kontak yang erat: kontak yang saling menjauhkan, ialah apabila kepentingan – kepentingan itu saling bertumbukan, atau mungkin berkotradeksi antara satu dengan yang yang lainya. Mudah difahami orang hidup di masyarakat, di satu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya –bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dalam mengejar kepentingan bersama.

Usaha untuk melindungi dan memperkembangkan kepentingan-kepentingan itu dapat di capai, karena sebelumnya itu telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang. Peraturan-peraturan ini mengaharuskan ( ought to ) orang untuk bertindak di dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan dapat diperkembangkan. Peraturan-peraturan itu biasa disebut kaidah-kaidah atau dengan perkataan asing berasal dari Yunani, norma-norma.( J. Van. Kan dan J.H. beekhuis, 1990: 7 )

Petunjuk – petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum dan juga terdapat dalam keagamaan, adat istiadat, kebiasaan serta kesusilaan, dan lain-lain. Dengan demikian di masyarakat tidak hanya terdapat satu macam norma untuk menertibkan masyarakat yang sedemikian itu tetapi masyarakat kita penuh dengan berbagai macam norma sehingga akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan.

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa menjadi kongkret. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma dan merupakan suatu gejala social yang berarti bahwa tiada masyarakat yang tidak mengenal hukum.

Sebagai gejala social, hukum berfungsi melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Terutama hukum itu berusaha memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentinganya diperhatikan oleh setiap orang lain. Ini berarti anasir hukum baru dianggap ada apabila sesuatu tingkah laku seseorang sedikit banyaknya menyimpang atau mempengaruhi tingkah laku atau kepentingan orang lain. Demikian juga perkembangan social yang menyebabkan perubahan dari masa ke masa, sebelum orang mengenal Undang-undang, hukum tentu saja identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Ketika Undang-undang sedemikian diagungkan keberadaan dan kemampuanya, muncul paradigma yang mengidentikan hukum dengan Undang-undang, dan sebagainya ( Joko Widodo, 2006 : 7 )

Kita mengenal hukum sebagai suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain suatu rumpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa. Peraturan – peraturan itu diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, peraturan hukum menjamin suatu kepentingan tertentu bagi setiap orang yang bersangkutan yang karena terikat kepada suatu peraturan hukum bersama. Melihat dari salah satu tugas hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Ahmad Ali,bahwa: “ Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkina yang bisa disediakan oleh masyarkatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya” (1996: 68)

Dalam konsep ini nampaknya perlu diketahui hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat, bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “ Rule of law” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan hasil suatu perkembangan tersendiri yakni ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat. Maka dengan demikian kita harus membicarakan hukum dengan struktur masyarakatnya pada suatu waktu tertentu bermanfaat besar untuk menjelaskan mengapa hukum itu menjadi seperti yang kita kenal.

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Chainur Arrasjid “hukum” adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan.Oleh karena itu pertama-tama, hukum iu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan (Chainur Arrasjid,2000 ) Jadi hukum merupakan petunjuk tingkah laku manusia yang diarahkan dalam ide-ide kehendak yang diciptakan masyarakat agar tercapai keserasian antara keteriban dengan ketentraman.

Hukum Sebagai Perangkat sikap tindak

Berbicara mengenai hukum, maka perlu pembahasan mengenai pengertian-pengertian hukum. Hukum dalam literature berbahasa Inggris seperti law, laws, a law, the law dan legal sebab bagaimanapun dewasa ini literature berbahasa Inggris di bidang hukum telah menyisihkan penggunaan literature berbahasa Belanda dalam dunia pustaka hukum di kalangan pendidikan hukum, termasuk kalangan pendidikan tinggi hukum Indonesia. Dari berbagai litearatur dan kamus dapat diketahui perbedaan arti dari istilah-istilah tersebut anatara lain dalam buku: Jurisprudensi karya L.B. Curzon yang dikutib oleh Achmad Ali,1996 ) yaitu:

a. Perkataaan “ a law” kata ini digunakan pada umumnya untuk menunjukan suatu peraturan khusus ataupun undang-undang lainya. Sebagai contoh: The Theft Act 1978 adalah Undang-undang dalam arti a law yang berhubungan dengan perbuatan curang

b. Perkataan “the law” pada umumnya digunakan untuk menunjukan pada”the law of land” ( hukum tanah), yaitu tubuh dari undang-undang, pearturan-peraturan lain, putusan-putusan pengadilan, dan lain-lain,plus asas-asas hukum, plus filsafat umum tentang masyarakat di dalam hubunganya dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai contoh penggunaanya yaitu: di bawah penggunaan hukum di negeri ini dia tak dapat dihukum “ semua orang sama di muka hukum” ( Under the law of this land he ought not to be punished”. All men are equal before the law)

c. Perkataan laws digunakan tanpa suatu “article” ( kata depan) adalah juga digunakan sebagai suatu abstrak, isilah konsepual di dalam konteks yang menunjukan flsafat hukum. Contoh : Hukum adalah ekpspessi dari keinginan rakyat ( law is the expression of people’s will)

d. Perkataan “ laws” pada umumnya digunakan untuk menunjukan undang-undang dan peraturan-peraturan sejenis serta aturan-aturan. Sebagai contoh the laws relating to bankruptcy include the bankruptcy act, 1974, the insolvency Act 1976.. ( pearturan-peraturan yang berkaitan dengan kepailitan termasuk peraturan kepailitan 1974, peraturan tentang keadaan palit 1976..)

e. Beberapa bahasa kontinetal menggunakan kata-kata yang berbeda untuk “law” dan “ a law “. Contohnya: jus, lex, recht, gesetz, droit, loi, driritto, legge. Arti kata-kata ini berkisar pada arti hukum dan keadilan.

f. Perkataan istilah “droit” lebih menimbulkan keraguan daripada istilah Inggris: “law”. Dalam arti yang luas dan obyektif, le droit berarti aturan-aturan hukum secara total dan juga sering menjumpai istilah droit objectif ( atau hukum alam) sebagai lawan dari aturan-aturan hukum positif yang khusus.

g. Sebagai tambahan lagi, penggunaan –penggunaan ini terdapat arti yang murni subyektif, jadi le droit d’auteur” berarti hak seseorang penulis, maka harus berhati-hati dalam menerjemahkan setiap ungkapan perkataan yang terdapat pada kata-kata droit

h. Kata ‘ law” kemungkinan besar dari kata “ lagu “ dalam bahsa Inggris kuno, yang juga berasal dari kata “lag” berati sesuatau yang pasti

i. Kata sifat “ legal” merupakan akar-akar yang langsung dari Bahasa Latin “ Legalis” yang didasarkan pada kata lex berati hukum. Legal juga sering diartikan: menurut undang-undang.

j. Lex, dari Bahasa latin, berati hukum. Lex juga digunakan untuk istilah-istilah tertentu seperti: Lex commisoria: syarat batal suatu perjanjian jika salah satu pihak tidak memeuhi prestasinya, maka dipandang batal demi hukum. Lex fori: Hukum yang berlaku adalah hukum di tempat gugatan dimasukan dan diterima.

k. Jure berati menurut hukum. Contohnya: Jure humano berati menurut hukum manusia.

l. Juris juga berati hukum. Presumptio Juris: dengan hukum

m. Jus atau Ius, juga berati hukum,tetapi sering juga berati hak. Contohnya: jus avocandi: hak untuk memanggil kembali(1996:19-20 )

Berdasarkan pengertian- pengertian istilah hokum yang dipaparkan diatas tersebut dapat diambil kesimpulan yakni bahwa kata-kata hokum mempunyai beberapa istilah yang dapat diketahui iantaranya yaitu; a law, the law, laws. Droit, lex maupun recht. Yang kesemuanya itu artinya adalah hokum dalam bahasa yang kita ketahui bersama. Jika dikaitkan bahwa hokum sebagai perangkat sikap tindak. Maka dapat dijelaskan apa pengertian perangkat itu. Perangkat adalah rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain dan melekat pada kesatuan yang utuh. Oleh karena itu hokum sebagai perangkat adalah salah satu yang melekat artinya perangkat dapat berjalan seimbang untuk menghasilkan suatu sikap dan tatanan yang baik dalam rangka menciptakan atau menghasilkn suatu perilaku individu yang membawa kemanfaatan bersama, sehingga sikap dan tindak apa yang ada dapat diharapkan sesuai cita-cita hokum atau tujuan hokum.

Dalam masyarakat tatanan hokum tidak dapat dipisahkan antara manusia dan hokum karena disitu ada hokum disitu ada masyarakat (ibi ius ibi soseity). Masyarakatlah yang membuat tatana bersama yang disepakati untuk dijadikan sebagai hokum selain apa yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini hokum Negara yang mana disebut hokum positf (Ius constitutum).

Daftar Pustaka

1. Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Fisolofis dan Sosiologis, Candra Pratama,1996 )

2. (Chainur Rasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

3. Joko Widodo, Perjudian Menurut Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 1974, Tesis 2006, Tidak diterbitkan)

4. J. Van. Kan dan J.H. beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum,Balai Aksara, Jakarta, 1990.